SIBERMEDIA.ID, MUNA- Wakil Bupati Muna, Asrafil secara tegas menyampaikan bahwa Pembangunan Markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Kabupaten Muna dipusatkan di kawasan Hutan Warangga bukan menjadi usulan Pemerintah Daerah (Pemda) Muna namun dilakukan oleh teknis dari TNI.
Asrafil yang ditemui usai menghadiri Pelantikan Kepala Sekolah SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan Batalion di Kabupaten Muna tapi mereka mendukung program pemerintah yang pembangunannya tetap dilakukan di Kabupaten Muna.
“Dengan dibangunnya Batalion di Muna maka InsyaAllah kita akan ada pembangunan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP),”Ucapnya. Jumat 2 Oktober 2026.
Ia menyebut berdasarkan SK dari Kementerian Kehutanan pembangunan Batalion seluas 46,3 Hektare didalamnya sudah ada pengusaan oleh masyarakat tetapi dalam penguasaan ini masih status kawasan hutan.
“Jadi lahan yang dibangun Batalion itu masih status kawasan hutan, namun dalam lokasi SK begitu kita plotting dalam peta ternyata menimpah beberapa sertifikat hasil dari program Tora, itu yang sudah ada sertifikatnya sehingga kami meminta pada pihak teknis yang ada sertifikatnya jangan disentuh agar semua ini bisa berjalan,” katanya.
Lanjutnya, Pembangunan Batalion ini sudah di hearing DPRD Muna maka DPRD meminta untuk sama-sama masyarakat ke Kementerian Kehutanan.
“Apakah ini bisa digeser atau tidak tergantung keputusan (Menteri Kehutanan) karena ini bukan wilayah kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus kawasan hutan karena yang punya kawasan ini Kementerian Kehutanan,” terangnya
Dikonfirmasi siapa yang mengusulkan lokasi Warangga dijadikan pembangunan Batalion, mengungkapkan bahwa ini program pemerintah untuk pembangunan Batalion pihaknya tidak ada usulan secara langsung ke Kementerian Kehutanan untuk penempatan Batalion namun setelah terbit SKnya pihak TNI bersama Pemerintah melakukan rapat.
“Penempatan lokasi di Kawasan Warangga berdasarkan penglihatan teknis TNI sehingga pas dibangun disitu, mereka pasti sudah survei lokasi dan memiliki kriteria khusus dari TNI untuk penempatan Batalion,” jelas Asrafil sebagai Mantan Kepala BPN Kediri (Jawa Timur)
Sementara itu, Persoalan nanti rawan konflik dengan dibangunnya Batalion.
“Kita di Muna tidak inginkan ada konflik, mudah-mudahan kita bisa atur dengan baik,” tutupnya.
