Warga BTN Sangia Nibandera Keluhkan Banjir Lumpur Diduga Dampak Land Clearing Sekolah Rakyat

Jumat, 22 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SIBERMEDIA.ID, KOLAKA – Aktivitas land clearing atau pengupasan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, diduga menyebabkan banjir lumpur yang merendam sejumlah rumah warga di BTN Sangia Nibandera, Desa Tikonu.

Salah seorang warga BTN Sangia Nibandera, Nur, mengaku baru pertama kali mengalami banjir lumpur sejak menempati perumahan tersebut sekitar lima tahun lalu.

Menurut dia, kondisi itu mulai terjadi setelah adanya aktivitas pengupasan tanah di kawasan perbukitan yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

“Selama kami tinggal di sini, baru kali ini terjadi banjir lumpur. Kami berharap aktivitas pengupasan tanah sementara dihentikan dan dibuat saluran pengendalian agar lumpur tidak masuk ke pemukiman warga,” ujarnya.

Nur menilai pembangunan seharusnya tidak merugikan masyarakat sekitar. “Apa artinya pembangunan kalau harus mengorbankan masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Fakultas Hukum UHO Gelar Penyuluhan Pencegahan KDRT di Konawe Selatan, Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Keluhan serupa disampaikan Kepala Desa Tikonu, Sabaruddin. Ia membenarkan adanya erosi lumpur yang mengalir hingga ke kawasan permukiman warga BTN Sangia Nibandera.

Baca Juga :  Bupati Mubar La Ode Darwin Tegaskan Tak Maju Gubernur Selama Masih ASR

Sabaruddin berharap pihak pelaksana dan pengawas proyek menghentikan sementara aktivitas land clearing hingga tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melakukan kajian.

“Masyarakat pada dasarnya mendukung setiap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Namun, pembangunan juga harus memperhatikan dampaknya terhadap warga,” ujarnya.

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Pelayanan KTP-el di Dukcapil Muna Mendapat Sorotan, Kadis Tegaskan Penundaan Pencetakan Disebabkan Keterbatasan Ribbon dan Film KTP-el
Kejari Muna Akan Ekspos 5 Perkara Yang Ditangani, Kini Perkara PDAM Sudah Dilakukan Audit Investigasi Oleh Inspektorat Provinsi
111 Sekolah di Muna Mendapatkan Anggaran Revitalisasi, Kepala Dikbud Tekan Kepsek Kerja Sesuai Kontrak
Kuasa Hukum: Diduga Kuat Penyidik Polres Muna Sengaja Melakukan Pembiaran dan Terindikasi Berpihak Atas Kasus Tugboat Yang Menewaskan 2 Nelayan
Kasat Reskrim Polres Muna: Dugaan Mark Up Anggaran di DLH Kalau Itu Benar-benar Ada, Kita Akan Proses
Diduga Ada Mark Up Anggaran di DLH Muna, Ini Tanggapan Kepala Dinas
Anggota DPD RI Wa Ode Rabia Akan Perjuangkan Kekurangan Ambulance, Bangunan Fisik Puskesmas Hingga Insentif Dokter Di Muna
Ridwan Bae Sindir Gubernur ASR dan Bupati Di Sultra “Jangan Hanya Tidur-Tidur Di Meja Namun Turun Melihat Masyarakat”

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 20:54

Pelayanan KTP-el di Dukcapil Muna Mendapat Sorotan, Kadis Tegaskan Penundaan Pencetakan Disebabkan Keterbatasan Ribbon dan Film KTP-el

Senin, 2 November 2026 - 12:51

Kejari Muna Akan Ekspos 5 Perkara Yang Ditangani, Kini Perkara PDAM Sudah Dilakukan Audit Investigasi Oleh Inspektorat Provinsi

Senin, 2 November 2026 - 10:37

111 Sekolah di Muna Mendapatkan Anggaran Revitalisasi, Kepala Dikbud Tekan Kepsek Kerja Sesuai Kontrak

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:13

Kuasa Hukum: Diduga Kuat Penyidik Polres Muna Sengaja Melakukan Pembiaran dan Terindikasi Berpihak Atas Kasus Tugboat Yang Menewaskan 2 Nelayan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:28

Kasat Reskrim Polres Muna: Dugaan Mark Up Anggaran di DLH Kalau Itu Benar-benar Ada, Kita Akan Proses

Berita Terbaru