Dirut PDAM Muna Diperiksa Kejari Muna Terkait Penyertaan Modal Senilai 3 Milyar Kini Masuk Tahap Penyelidikan

SIBERMEDIA.ID, MUNA-Direktur Utama (Dirut) PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Muna Berinisial YF kini memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna terkait pengelolaan dana penyertaan modal senilai 3 Milyar pada tahun anggaran 2023 maupun anggaran 2024.

Hal ini disampaikan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Muna, La Ode Fariadin setelah Konferensi Pers terkait penyampaian putusan 3 terdakwa tindak pidana korupsi pada anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muna Barat pada hari Kamis 2 Juli 2026.

“Masalah PDAM itu masih tahap penyelidikan, begitupun masalah RSUD Muna (dr.LM.Baharuddin,M.Kes), Puskesmas Katobu dan dana hibah Buton Utara,” jelas Fariadin.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Bupati Mubar La Ode Darwin Tegaskan Tak Maju Gubernur Selama Masih ASR

Ia menyebut dalam penanganan perkara ini sudah berkolaborasi dengan auditor untuk melakukan audit investigatif dalam penanganan perkara tersebut.

Begitupun dengan masalah rumah sakit dr. LM. Baharuddin, M. Kes telah melakukan ekspose perkara bersama BPKP untuk permintaan audit investigatif.

Ia menuturkan bahwa hari ini pihak Direktur PDAM dipanggil untuk diminta klarifikasi terkait penyertaan modal tahun anggaran 2023 maupun anggaran 2024.

“Perkembangannya kasus PDAM kita ekspos perkara dalam permintaan audit investigatif pada auditor pada Provinsi Sulawesi Tenggara (Inspektorat Sultra). Kita fokus masalah PDAM terkait penyertaan modalnya senilai 3 Milyar,” tegasnya.

Selain itu, Fariadin menambahkan, terkait BTS (Base Transceiver Station) di Kabupaten Muna belum di bisa dijelaskan secara detail sebab Masih tahapan awal dalam mengumpulkan dokumen.

“Kita kwatir kalau terburu-buru dalam penganan sementara dokumen kami belum peroleh maka akan menjadi kesulitan kami dalam penganan perkara ini,” katanya

Untuk dana hibah Buton Utara (Butur), telah melakukan pemeriksaan Saksi-saksi telah melakukan pengecekan bukti elektronik.

“Kemarin kami sudah koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Terkait dengan akuisisi data untuk mendapatkan petunjuk percakapan yang memungkinkan terbaca pada saat dilakukan akuisisi data,”tutupnya.