Kasat Reskrim Polres Muna: Dugaan Mark Up Anggaran di DLH Kalau Itu Benar-benar Ada, Kita Akan Proses

Jumat, 30 Oktober 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kasat Reskrim, IPTU Sumber Jaya Tarigan. (Foto:Iman)

Kasat Reskrim, IPTU Sumber Jaya Tarigan. (Foto:Iman)

SIBERMEDIA.ID, MUNA-Dugaan mark up anggaran yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kepolisian Resor Muna melalui Kasat Reskrim secara tegas menyampaikan bahwa dugaan mark up anggaran, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Kita akan melakukan koordinasi, melihat dugaan mark up anggaran yang dilaporkan, kemudian kita akan pelajari kalau itu benar-benar ada ya kita akan proses, sehingga peruntukan anggaran itu tepat sesuai dengan mekanisme,”tegas Kasat Reskrim, IPTU Sumber Jaya Tarigan saat ditemui di ruangannya. Jumat 30 Oktober 2026.

Baca Juga :  Ketua DPRD Muna Terima Aspirasi Warga Tapi-tapi, RDP Dugaan Korupsi Dana Desa Segera Di Gelar

Ia menuturkan, persoalan penggunaan anggaran perbaikan kendaraan operasional, pengadaan sapu lidi hingga penyiraman taman itu harus didukung dengan data.

“Kita harus dapat dulu datanya kalau memang masih batas yang wajar berarti tidak ada masalah, kalau itu tidak wajar pasti kita akan tindaklanjuti apakah berupa pengembalian atau seperti apa itu semua ada mekanismenya,” terangnya.

Baca Juga :  Kejari Muna Akan Ekspos 5 Perkara Yang Ditangani, Kini Perkara PDAM Sudah Dilakukan Audit Investigasi Oleh Inspektorat Provinsi

Lanjutnya bahwa perbuatan mark up merupakan perilaku yang tidak dibenarkan.

“Perbuatan yang benar harus kita biasakan, kalau yang seperti ini (Mark up) tidak dibenarkan,” ucap Sumber Jaya Tarigan.

Peliput:Iman

 

 

 

Berita Terkait

Pelayanan KTP-el di Dukcapil Muna Mendapat Sorotan, Kadis Tegaskan Penundaan Pencetakan Disebabkan Keterbatasan Ribbon dan Film KTP-el
Kejari Muna Akan Ekspos 5 Perkara Yang Ditangani, Kini Perkara PDAM Sudah Dilakukan Audit Investigasi Oleh Inspektorat Provinsi
111 Sekolah di Muna Mendapatkan Anggaran Revitalisasi, Kepala Dikbud Tekan Kepsek Kerja Sesuai Kontrak
Kuasa Hukum: Diduga Kuat Penyidik Polres Muna Sengaja Melakukan Pembiaran dan Terindikasi Berpihak Atas Kasus Tugboat Yang Menewaskan 2 Nelayan
Diduga Ada Mark Up Anggaran di DLH Muna, Ini Tanggapan Kepala Dinas
Anggota DPD RI Wa Ode Rabia Akan Perjuangkan Kekurangan Ambulance, Bangunan Fisik Puskesmas Hingga Insentif Dokter Di Muna
Ridwan Bae Sindir Gubernur ASR dan Bupati Di Sultra “Jangan Hanya Tidur-Tidur Di Meja Namun Turun Melihat Masyarakat”
Diisukan Tampil Sebagai Calon Bupati Muna, Wa Ode Rabia Tegaskan Tunjukkan Kerja Nyata Di DPD RI

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 20:54

Pelayanan KTP-el di Dukcapil Muna Mendapat Sorotan, Kadis Tegaskan Penundaan Pencetakan Disebabkan Keterbatasan Ribbon dan Film KTP-el

Senin, 2 November 2026 - 12:51

Kejari Muna Akan Ekspos 5 Perkara Yang Ditangani, Kini Perkara PDAM Sudah Dilakukan Audit Investigasi Oleh Inspektorat Provinsi

Senin, 2 November 2026 - 10:37

111 Sekolah di Muna Mendapatkan Anggaran Revitalisasi, Kepala Dikbud Tekan Kepsek Kerja Sesuai Kontrak

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:13

Kuasa Hukum: Diduga Kuat Penyidik Polres Muna Sengaja Melakukan Pembiaran dan Terindikasi Berpihak Atas Kasus Tugboat Yang Menewaskan 2 Nelayan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:28

Kasat Reskrim Polres Muna: Dugaan Mark Up Anggaran di DLH Kalau Itu Benar-benar Ada, Kita Akan Proses

Berita Terbaru