Diduga Ada Mark Up Anggaran di DLH Muna, Ini Tanggapan Kepala Dinas

Rabu, 28 Oktober 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kadis DLH Muna, Ir. La Ode Muh. Yakub. (Foto:Iman)

Kadis DLH Muna, Ir. La Ode Muh. Yakub. (Foto:Iman)

SIBERMEDIA.ID, MUNA-Dugaan tidak transparan penggunaan anggaran rutin Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (Sultra)mulai anggaran perbaikan kendaraan operasional senilai 60 juta, pengadaan sapu lidi senilai 8 juta hingga anggaran penyiraman taman senilai 16 juta diduga telah di mark up anggarannya oleh Kepala Dinas dan bendaharanya.

Hal ini disampaikan salah satu narasumber yang tidak ingin dipublikasikan namanya mengungkapkan bahwa perbaikan kendaraan operasional senilai 60 juta telah terjadi mark up anggaran.

“Dugaan mark up anggarannya, ada beberapa unit mobil yang sudah diperbaiki fisiknya yang rusak namun 3 hari setelah itu sudah rusak lagi sementara ini hanya satu tahun anggaran,” jelasnya yang mengetahui keadaan Kantor DLH.

Sedangkan anggaran sapu lidi katanya, senilai 8 juta dalam setahun namun anggarannya tidak habis dibelanjakan.

“Anggarannya pengadaan sapu lidi 8 juta namun hanya 2 kali belanja. Satu kali belanja 120 ikat, dengan harga estimasi 20.000 per ikat. Kalau ditotalkan 2.400.000,” ungkapnya.

Menurutnya, Pembagian sapu lidi tahap pertama itu bulan april 120 ikat, sementara yang kedua ini bulan Oktober 120 ikat kalau ditotalkan dua kali pembelanjaan baru mengeluarkan anggaran sekitar 4.800.000,.

Baca Juga :  Wuna Kreatif Gelar Ramadhan BerSeri1447 H, Dorong UMKM Muna Menuju Pasar Global

“PPTKnya seharusnya ini dibidang kebersihan tapi lucunya yang belanja bendahara sendiri dan yang menjadi PPTK kegiatan ini menjabat sebagai perencana sehingga ini patut dicurigai ada penyelewengan anggaran, menjadi aneh sekarang terhembus kabar perencana yang merangkap jadi PPTK mau mengundurkan diri, “sambungnya.

kemudian, Mobil tangki air yang diperuntukkan untuk penyiraman bunga di taman wilayah tugas DLH dengan anggaran puluhan juta baru 2 kali penyiraman.

Kadis DLH, Ir. La Ode Muh. Yakub saat ditemui diruang kerjanya, Rabu 28 Oktober 2026 menanggapi dugaan mark up anggaran yang ditujukan kepada dirinya menegaskan bahwa tuduhan mark up anggaran itu tidak benar dan tidak berdasar.

“Dengan anggaran 60 juta perbaikan kendaraan operasional yang hampir semua rusak parah anggarannya tidak memungkinkan, terkadang dalam keadaan emergency saya menggunakan dana pribadi dari pada kendaraan tidak jalan, tuduhan ini sangat tidak benar karena sudah perbaiki 4 unit sisa 4 lagi yang rusak parah,” sanggahnya.

Yakub sebagai mantan Kepala Dinas Peternakan menyebutkan perbaikan 4 unit kendaraan operasional terdiri dari lantai dan dinding yang sudah bolong-bolong termasuk perbaikan rangka bawah hingga mesin.

Baca Juga :  Diisukan Tampil Sebagai Calon Bupati Muna, Wa Ode Rabia Tegaskan Tunjukkan Kerja Nyata Di DPD RI

Untuk anggaran sapu lidi senilai 8 juta sudah termasuk anggaran pengadaan tali tasi yang digunakan memotong rumput.

“Tali tasi ini tidak termuat dalam belanja tetapi masuk dalam belanja modal yang adanya itu di Perikanan, dipake 1 kali habis. Namun yang pastinya anggarannya telah dibelanjakan dan masih ada sisanya, saya pastikan tidak berani mau mark up anggarannya, karena anggaran belanja sapu lidi itu per ikat sudah termasuk dengan pajaknya”tegasnya.

Mengenai penyiraman taman dalam DPA awal tidak ada sementara di DPA perubahan ini ada anggarannya.

“Kita sekarang siram taman-taman DLH, dengan anggaran 16 jutaan, penyiraman itu sudah termasuk belanja BBM dan tidak benar kalau baru 2 kali kita lakukan penyiraman,” ujarnya.

sementara itu, PPTK yang dimaksud telah mengundurkan diri dengan alasan karena sakit dan yang belanja sekarang perencananya.

“Saat itu, saya sampaikan pada PPTK kalau pegang jabatannya maka harus pegang kegiatannya dia tidak mau karena alasan sakit lambung sehingga saya suruh buat surat pernyataan dan bersedia karena ini jangan sampai terjadi masalah belakangan,”tutupnya.

Peliput:Iman

Berita Terkait

Pelayanan KTP-el di Dukcapil Muna Mendapat Sorotan, Kadis Tegaskan Penundaan Pencetakan Disebabkan Keterbatasan Ribbon dan Film KTP-el
Kejari Muna Akan Ekspos 5 Perkara Yang Ditangani, Kini Perkara PDAM Sudah Dilakukan Audit Investigasi Oleh Inspektorat Provinsi
111 Sekolah di Muna Mendapatkan Anggaran Revitalisasi, Kepala Dikbud Tekan Kepsek Kerja Sesuai Kontrak
Kuasa Hukum: Diduga Kuat Penyidik Polres Muna Sengaja Melakukan Pembiaran dan Terindikasi Berpihak Atas Kasus Tugboat Yang Menewaskan 2 Nelayan
Kasat Reskrim Polres Muna: Dugaan Mark Up Anggaran di DLH Kalau Itu Benar-benar Ada, Kita Akan Proses
Anggota DPD RI Wa Ode Rabia Akan Perjuangkan Kekurangan Ambulance, Bangunan Fisik Puskesmas Hingga Insentif Dokter Di Muna
Ridwan Bae Sindir Gubernur ASR dan Bupati Di Sultra “Jangan Hanya Tidur-Tidur Di Meja Namun Turun Melihat Masyarakat”
Diisukan Tampil Sebagai Calon Bupati Muna, Wa Ode Rabia Tegaskan Tunjukkan Kerja Nyata Di DPD RI

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 20:54

Pelayanan KTP-el di Dukcapil Muna Mendapat Sorotan, Kadis Tegaskan Penundaan Pencetakan Disebabkan Keterbatasan Ribbon dan Film KTP-el

Senin, 2 November 2026 - 12:51

Kejari Muna Akan Ekspos 5 Perkara Yang Ditangani, Kini Perkara PDAM Sudah Dilakukan Audit Investigasi Oleh Inspektorat Provinsi

Senin, 2 November 2026 - 10:37

111 Sekolah di Muna Mendapatkan Anggaran Revitalisasi, Kepala Dikbud Tekan Kepsek Kerja Sesuai Kontrak

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:13

Kuasa Hukum: Diduga Kuat Penyidik Polres Muna Sengaja Melakukan Pembiaran dan Terindikasi Berpihak Atas Kasus Tugboat Yang Menewaskan 2 Nelayan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:28

Kasat Reskrim Polres Muna: Dugaan Mark Up Anggaran di DLH Kalau Itu Benar-benar Ada, Kita Akan Proses

Berita Terbaru